Page 2 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 2
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia 1945 disebutkan secara limitatif adalah Negara hukum. Hukum
menjadi acuan utama dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Oleh
karena itu semua kegiatan subjek hukum selalu menjadikan hukum sebagai
acuan dalam beraktivitas dan menyelesaikan segala sesuatu melalui hukum.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memberlakukan beberapa
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana. Salah
satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konsideran butir
b disebutkan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan, anak,
merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat
manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.
Kejahatan perdagangan orang dalam masyarakat telah meluas dalam bentuk
jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antar
negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap
masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan
yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selanjutnya, dalam kehidupan nyata tentang kejahatan perdagangan
orang, perbuatan tersebut sudah melibatkan banyak korban dan jaringan
baik yang bersifat nasional dan internasional. Kejahatan Pemberantasan
