Page 468 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

LAMPIRAN 2
BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK
Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, bahwa norma merupakan kesepakatan dari
berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, sekalipun kita bukanlah orang yang terlibat
langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut.
Pertanyaanya, bagaimana jika ada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil
kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan maupun sosial?
Misalnya, melakukan tindakan korupsi, menyalahgunaan pemakaian narkoba, melakukan tawuran,
melakukan seks bebas, atau perbuatanperbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu, segala
perbuatan yang melanggar norma ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-
akibat lainnya, seperti sanksi sosial.

Contoh, ketika seseorang melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan
konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika
masih hidup di dunia maupun kelak setelah dia meninggal dunia.
Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan
bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial
dari masyarakat tersebut. Sanksinya dapat berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran.

Contoh lebih tegas adalah ketika ada seseorang yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh
norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah tertulis dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar Pasal 362 KUHP,
yang menyatakan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

LAMPIRAN 3
GLOSARIUM
• Batas Wilayah: Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas
hukum internasional.
• Big Data: Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut Mahadata. Kata ini merujuk pada kumpulan data
yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan
asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.
• Blok Ambalat: Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di di
Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah,
Malaysia, dan Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya
akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan
eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.
• Climate Change: Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik
secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari
atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.
• Debirokratisasi: Penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi
• Deklarasi Djuanda: Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk
laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat
itu, Djuanda Kartawidjaja.
• Deregulasi: Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara.
• Diskriminasi: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit,
golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
• Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai: Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usahausaha
Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29
April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya
memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan
kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.

111