Page 91 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Membuat ringkasan materi dalam satu lembar.

Lampiran 2
BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK
Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan
UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan
hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai
menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi
masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling
melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, seperti yang dicita-
citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada tahun 2019
menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundangundangan di Indonesia.
Menurut Diani Sadiawati, dkk. sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah
permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, tidak
sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan
dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan
menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.
Dokumen Perencanaan Pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sedangkan dokumen perencanaan peraturan
perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (peraturan perundang- undangan),
dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui
pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen (antara perencanaan dan kerangka regulasi)
menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga
adalah pemborosan regulasi, ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan
perencanaan.
Tidak sinkronnya antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar
dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode 2015-2019.
Dari 70 Rancangan Undang-undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya tiga RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70
RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di
luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam
RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.