Page 16 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Bagian 1

Tanah Negara dan Ruang lingkupnya

Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menjadi dasar Hak Menguasai Negara: Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep dasar pertanahan tersebut berpedoman pada pengertian bumi
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA yang mempunyai
makna: Meliputi permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di
bawahnya serta yang berada di bawah air.

Dalam dinamikanya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir
Hak Menguasai Negara yang tertuang dalam Putusan MK (PUU
No.: 58/PUU11/2004, Judicial Review UU No. 7/ 2004 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air yang diajukan oleh YLBHI dengan
beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lainnya. UU No. 22/
2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam dengan PUU No.: 59/
PUU-II/2004 yang diajukan oleh Walhi dan beberapa Ormas lainnya.
UU No. 20/ 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan PUU No.: 60/
PUU-11/2004 oleh Zumrotun, dkk., dari kelompok petani, PUU
No. 63/PUU-11/2004 oleh Suta Widhya dari masyarakat dan PUU
No. 08/PUU-11/2005 oleh Suyanto, dkk (2.063 orang pemohon).
Tafsir MK tersebut memutuskan bahwa: Pertama, MK melakukan
penegasan bahwa setiap penafsiran di dalam ketentuan UUD 1945
harus dikontekskan ke dalam tujuan hidup berbangsa dan bernegara
yang tercantum di dalam aliena ke-empat UUD 1945; Kedua, oleh
karenanya melakukan penafsiran terhadap Pasal 33 juga tidak dapat

1