Page 18 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 18
mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaiamana
atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU ini. Khusus
untuk penguatan hak Masyrarakat Hukum Adat, ini pengaturannya
berdasarkan PMNA/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesiaan Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dicabut
dengan Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 dan diatur kembali
dengan Permen ATR BPN Nomor 10 Tahun 2016, terakhir dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permen ATR/BPN Nomor 18
Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Masyatakat Hukum
Adat.
Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman terkait
regulasi dan kebijakan Pemerintah terhadap hak ulayat Masyarakat
Hukum adat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.
3
