Page 23 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 23

a.  Eigendom (Psl 570 KUH Perdata.) Hak Kebendaan untuk dengan
                bebas menggunakan (menikmati) atas suatu benda sepenuh-
                penuhnya dan untuk menguasainnya seluas-luasnya, asal saja tidak
                bertentangan  dengan  undang-undang atau peraturan-peraturan
                numum yang ditetapkan oleh Instansi (Kekuasaan) yang berhak
                menetapkannya,  serta  tidak  mengganggu  hak-hak orang  lain,
                semua itu kecuali pencabutan eigendom untuk kepetingan umum
                dengan pembayaran yang layak menurut peraturan perundang-
                undangan umum.

            b.  Agrarische Eigemdom. Hak yang diberikan kepada penduduk
                pribumi (Indonesia) yang memiliki hak milik atas tanah menurut
                hukum adat (erfeitelijk individueel bezitrecht/tanah yasan).
                Diatur dalam Pasal 51 ayat (7) Indische Staatregeling Juntio
                Pasal 4 ayat (1) Stb 1870 No. 118 dan Stb 1872 No. 117. Hak
                Agrarische Eigendom ini hanya terdapat di Jawa dan Madura
                dan bukan hak Indonesia asli, tetapi merupakan hak atas tanah
                buatan Pemerintah Hindia Belanda. Agrarische Eigemdom
                Setelah berlakunya UUPA. Dikonversi menjadi Hak Milik
                (HM) jika Pemegang haknya memenuhi syarat ketentuan Pasal
                21 UUPA (WNI Berkewarganegaraan Tunggal). Jika pemiliknya
                tidak memenuhi syarat, maka Agrarische Eigemdom dikonversi
                menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha
                (HGU) sesuai peruntukan tanahnya.
            c.  Particuliere Landerijen/Tanah Partikelir. Tanah Partikelir adalah
                tanah eigendom yang memiliki sifat dan corak istimewa, dengan
                adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan (hak
                pertuanan dan landererlijk rechten), seperti turut menentukan
                kepala kampung,  dapat  menuntut  kerja  rodi, mengadakan
                pungutan-pungutan atas jalan.  Tanah-tanah ini telah dihapus
                dengan UU No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikulir
                dan status tanahnya menjadi tanah Negara.

            d.  Zelfbestuur Grond (Tanah Swapradja).  Tanah yang dikuasai
                atau  dimiliki  oleh  Swapradja  yaitu  tanah-tanah  di  daerah
                yang diperkenankan untuk terus melakukan hak memerintah
                sendiri berdasarkan politik kontrak (Polietike Contracten: Lange



                                           8
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28