Page 28 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

berikutnya. Sebagai perbandingan pengertian tanah terlantar
dapat dilihat pada Pasal 1 butir 5 PP Nomor 36 tahun 1998 yang
telah dicabut, yaitu tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak
atas tanah [HM, HGU, HGB, HP], pemegang Hak Pengelolaan,
atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah
[izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi
dasar penguasaan atas tanah] tetapi belum memperoleh hak atas
tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penjelasan secara lebih dalam mengenai pengertian tanah
terlantar, dapat diketemukan dalam Penjelasan Pasal 2 PP Nomor
11 Tahun 2010, yaitu apabila tanahnya: a. tidak diusahakan; b;
tidak dipergunakan atau c. tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan haknya. d. tanah yang ada dasar
penguasaannya apabila tanahnya: a. tidak dimohon hak; tidak
diusahakan; atau ctidak dipergunakan; d. atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam
iizin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan
pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat
lainnya dari pejabat yang berwenang. Pengertian tanah terlantar
dapat diketahui dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun
2010, yaitu pada Pasal 1 butir 6: tanah yang sudah diberikan
hak oleh Negara berupa HM, HGU, HGB, Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannnya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya. Sehubungan dengan pengertian tanah
terlantar ini, penulis dapat membedakan menjadi dua, yaitu
Pertama, tanah terlantar secara fisik dan Kedua, tanah terlantar
secara yuridis. Kriteria Objek Tanah Terlantar: PP Nomor 11 Tahun
2010 yang baru ini ditentukan objek tanah terlantar sebagaimana
diatur dalam Pasal 2. Kemudian dalam Pasal 3 dirumuskan kriteria
tanah yang tidak termasuk objek penertiban tanah terlantar, yaitu:
Tanah HM atau HGB atas nama perseorangan yang secara tidak
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan
tujuan pemberian haknya; dan Tanah yang dikuasai pemerintah
baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus

13