Page 31 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

kota, dan jenis hak/dasar penguasaan. 3) mengadministrasikan
data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar secara tertib
dalam basis data untuk keperluan pelaporan bahan analsisi dan
penentuan tindakan selanjutnya.

e. Tanah-tanah Milik Perusahaan Belanda yang terkena UU
Nasionalisasi (UU No. 86 Tahun 1958).
Pengaturan Nasionalisasi terdapat di UU No. 86 Tahun 1958 ttg
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atau “UU
Nasionalisasi Perusahaan Belanda” tanggal 27-12-1958 (UU ini
mempunyai daya /kekuatan berlaku surut sampai tgl 3-12-1957);

PP No. 2 Tahun 1959 ttg Pokok-pokok Pelaksanaan UU
Nasionalisasi Perusahaan Belanda TGL. 23-2-1959 (PP ini juga
mempunyai daya berlaku surut sejak 3-12-1957);

PP No. 3 Tahun 1959 ttg Pembentukan Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda (BANAS). PP No. 9 Tahun 1959 ttg Tugas
dan Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan
Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan Cara
Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian; PP No. 19 Tahun
1959 ttg Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik
Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Tgl. 2-5-1959 ((PP ini
juga mempunyai daya berlaku surut sejak 3-12-1957); PP No.
29 Tahun 1960 ttg Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan
Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Tgl. 22-8-1960
((PP ini juga mempunyai daya berlaku surut sejak 3-12-1957);
PP No. 33 Tahun 1960 ttg Penetapan Perusahaan Di Indonesia
Yang Dikenakan Nasionalisasi Tgl. 30-8-1960 ((PP ini juga
mempunyai daya berlaku surut sejak 3-12-1957); Keputusan
Menteri Pertama RI No. 485/M.P/1959 tentang Ketentuan-
Ketentuan Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Perusahaan-
Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Dan Perusahaan-
Perusaan Asing Tgl. 17-9-1959(SK ini juga mempunyai daya
berlaku surut sejak 3-12-1957). Latar Belakang UU Nasionalisasi:
Perjanjian Linggardjati tgl. 25-3-1947: Pemerintah Indonesia dan
Belanda akan berusaha bersama-sama mengushakan terbentuknya
NIS yg terdiri atas RI, Borneo dan Timur Beesar. Wilayah NIS

16