Page 34 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

luar wilayah RI Belanda. Ruang lingkup harta kekayaan milik
perusahaan yang Dinasionalisasi yaitu: Seluruh harta kekayaan
dan harta cadangan baik yang berwujud barang tetap atau barang
bergerak yang merupakan hak atau piutang; Termasuk saham
dalam modal perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T)
belum dimiliki oleh Pemerintah RI; Pendaftaran dilakukan oleh
suatu Badan atau Panitya Penampung Perusahaan yg ditetapkan
dengan PP ( Contoh: PP No. 23 Tahun 1958) Sebagai Contoh:
Keputusan Kepala staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang
Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat (Kep. No. KPDMD,
23/4/1961 tgl. 14 April 1961) Ttg Penempatan Perkebunan-
perkebunan Besar Di Bawah Pengawasan Penguasa Perang/
Darurat Militer Daerah Jawa Timur/ Paglima Daerah Militer VIII
Brawijaya Selaku Penguasa perang Darurat Militer Daerah. Lebih
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran PP yang berkaitan dgn
Penetapan Perusahaan Perkebunan/Pertanian yang dikenakan
Nasionalisasi. Kebijakan Pemberian HATBekas Milik Perusahaan
Belanda Pemberian ditujukan kepada Perusahaan-Perusahaan
Negara dan Bank-Bank Negara yg menguasai secara sah; Tanah-
tanah yang merupakan tanah bangunan diberikan dgn HGB,
sedangkan tanah yg merupakan tanah pertanihan/perkebunan
bekas hak erpacht dan concencie diberikan dengan HGU; Tidak
termasuk tanah-tanah perkebunan yang diduduki oleh Rakyat
(yang akan diatur tersendiri dgn Sk. 37/Ka/1964), karena tanah
perkebunan tsb masih perlu diselesaikan menurut ketentuan UU
No. 51 Prp. Tahun 1960; dan jangka waktu Penyampaian Daftar
Keterangan diperpanjang: utk Perusahaan perkebunan Negara
sampai dgn 31-12-1964, sedangkan untuk Bank Negara sampai
31-7-1964. HBG dan HGU berlaku sejak didaftarkan (UU No. 5
Tahun 1960 Jo. PP No. 10 Tahun 1961) dan berlangsung jangka
waktu haknya: 1) Kalau tanahnya bekas hak eigendom hingga
tanggal 24 September 1980; 2) Kalau tanahnya bekas Hak Opstal,
Erfpacht atau Concessie selama sisa waktu hak ybs, tetapi paling
lama hingga 24 September 1980. Selama HGB dan HGU belum
didaftar menurut UUPA Jo. PP No. 60 Tahun 1961, maka tanah
yang bersangkutan dianggap sbg dikuasai dengan Hak Pakai oleh

19