Page 39 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/atau adat-
adat setempat, sederajat dengan apa yang di atas. Status Tanah
Partkelir: Terhitung sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1958
(13 Januari 1958) demi kepentingan umum hak-hak pemilik
beserta hak-hak pertuanan atau semua tanah partikelir dan tanah-
tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak
menjadi Tanah Negara, dengan pemberian ganti kerugian, dgn
syarat tanah-tanah tersebut digunakan atau diusahakan oleh
pemiliknya. Pemberian ha katas tanah bekas tanah Partikelir Oleh
Menteri Agraria terhadap tanah-tanah “usaha” : a) Bagian tanah-
tanah partikelir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dari Peraturan Tanah-tanah Partikelir Stb. 1912 Nomor 422;
b). Bagian dari tanah-tanah partikelir menurut adat setempat,
termasuk tanah desa atau di atas mana penduduk mempunyai
hak yang sifatnya turun temurun, diberikan Hak Milik secara
Cuma-Cuma kpd penduduk yg mempunyai hak usaha atas itu,
kecuali peraturang sekarang tidak memungkinkan. Tanah Usaha
yang dikuasai dan dipunyau Asing Warga Asing diwajibkan
melepaskan tanah tersebut kepada WNI atau kepada negara
dalam satu tahun terhitnug sejakl berlakunya UU Penghapusan
Tanah-Tanah Partikelir (13 Januari 1959). Jika tidak dilepsakan,
maka haknya atas tanah usaha batal dan mejadi tanah Negara
Bebas. Dengan pernyataan pembatalan oleh Menteri Agraria
atau pejabat yang ditunjuk. Tanah Partikelir pada jaman Jepang:
Tanah-tanah Partikleir diurus oleh suatu Kantor yg dinamakan
Siriyoeti kanrikoosya (UU Balatentara Dai Nippon tanggal 1
bulan 6 tahun Syoowa 17 (2062) Jo. Osamu Serei No. 2 tanggal
30 bulan 1 Syoowa 18 (2063),

j. Tanah-tanah Negara yang berasal dari Tanah Bekas/Eks Swapradja
atau Swapradja berdasarkan Diktum Ke IV Huruf A dan B
UUPA, kecuali SG dan PA di Yogyakarta. Tanah yang dikuasai
atau dimiliki oleh Swapradja yaitu tanah-tanah di daerah yang
diperkenankan untuk terus melakukan hak memerintah sendiri
berdasarkan politik kontrak (Polietike Contracten: Lange
Contract Corte Contract/Kontrak Pendek) dan disebut dengan

24