Page 42 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

daerah telah terjadi pengambil alihan tanah-tanah dari penduduk
Indonesia asli maupun tanah-tanah yg tercatat dgn hak barat baik
dengan atau tanpa pemberian kerugian kepada pemiliknya. Tanpa
melalui prosedur menurut peraturan yg ada untuk kepentingan
militer, kebaktian demi kemenangan akhir peperangan suci;
Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh sebuah Komisi;
Kondisi di bawah paksaan, ketakutan, ancaman (morele dwang);
Sekarang tanah-tanah tersebut, ada yg masing digunakan untuk
kepentingan semula, umum (negara), diterlantarkan, ada yg
digunakan oleh orang-orang tertentu yg tidak berhak; Kebijakan
Pemerintah RI, pada prinsipnya thdp tanah yang diserahkan dgn
rasa paksaan, ketakutan dapat diberikan atau dikeluarkan lagi atau
dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya yg sah
dgn dibebani kewajiban mengembalikan uang ganti kerugian yg
dahulu telah diterimanya kpd Negara sebagaimana diatur dalam
Psl. 52ayat (2) Ordonnantie Hotel Rechtsverkerer (Stbl. 1947 No.
70). Jika pemilik semula atau Ahli waris yg sah tdk menginginkan
lagi atau tidak ada lagi, dan atas tanah tersebut Pemerintah tidak
memerlukan lagi untuk kepentingan umum (negara), misal untuk
Kantor Pemerintah, Jalan Negara dll., maka dapat diberikan kepada
orang lain (pihak lain) dgn hak Indonesia, sedang besarnya uang
pembelian ditetapkan menurut keadaan sekarang. Status Tanah
yang telah diberikan ganti kerugian, maka dianggap sebagai tanah
yang telah dibebaskan dari dari hak-hak Indonesia atas tanah, dan
oleh karenannya berpindah menjadi tanah-tanah Negara Bebas
(dahulu namanya g.g. vrij staatsdomein), sedangkan sebaliknya yg
masih tertulis atasa nama pemiliknya semula, tanah tsb scr yuridis
kembali kpd pemiliknya. SE Dirjend Agraria Departemen Dalam
Negeri No. Agr.40/25/13 Tgl. 13 Mei 1953: Penetapan jumlah
uang tambahan ganti kerugian kepada pemilik semula atau ahli
warisnya yg sah, sekarang tanah tsb tetap mejadi Milik Negara
dgn perhitungan: 1) Harga tanah (tdk termasuk bangunan dll)
pd waktu pengambil alihan, ditaksir berapa, misalnya Rp. A;
2) Berapa ganti kerugian yg telah diterima, misalnya Rp. B; 3)
Rp. Berapa persen (%) dari Rp. A; 4) Taksiran harga sekarang
Rp. C; 5) Uang tambahan GK ditetapkan (100- x)% dari Rp.C

27