Page 45 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

12 penggantian kepada Desa Perdikan yang meninggal, calon
diajukan oleh PegawaiPegawai Pemerintah dari anak-anak lelaki
atau keturunan lainnya, jika tidak ada dipilih dari sanak saudaranya
yang paling dekat atau dari para ulama yang terkemuka (Sistem
geneologis atau ikatan darah); Staatsblad 1853 No. 77 Desa
dibebaskan dari kewajiban membayar pajak; Staatsblad 1878
No. 47 Kepala Desa Perdikan diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Jenderal; Governement Besluit tanggal 13 September
1887 Nomor 3 (Bisjblad No. 4738) yang memperbaharui Bijblad
4027 dan 4028) Dengan Bijblad Nomor 7847 pada tahun 1912
dilakukan pembaharuan sehingga jumlah Desa ternyata turun dari
244 buah Desa Perdikan menjadi 170 Desa dan 13 Pedukuhan.
Desa yang dimerdekakan, berasal dari tanah pemberian raja kepada
seseorang atas jasanya kepada raja atau untuk kepentingan lain
yang dipandang perlu oleh raja. Desa ini dibebaskan dari kewajiban
terhadap raja sebagaimana desa lainnya. Bebas dari pembayaran
landrente kepada pemerintah (ada yang membayar separo). Kepala
Desa Perdikan, sebutannya Demang. (Mochammad Tauchid: 201)
Asal dari perkataan merdika, sedang perkataan merdika asalnya
dari Sanskrit maharddika: Tuan, Tuanku, Meester, Sir. Desa
Perdikan sudah ada sejak Zaman Agama Hindu di Jawa. Wilayah
Desa Perdikan ini diberikan raja-raja sebagai anugerah kepada
orang-orang atau desa desa tertentu, yaitu berupa kebabasan
dari membayar pajak atau melaksanakan wajib kerja kepada raja
atau kepala daerah. Desa Perdikan ini langsung di bawah raja,
tidak berada di bawah perintah pegawai-pegawai raja (Pangeran,
Adipati, Bupati), tetapi langsung berhubungan dengan raja.
Alasan ditetapkannya Desa Perdikan untuk memajukan agama;
memelihara makam raja-raja atau orang lain yang dimuliakan
dan dianggap keramat; memelihara pertapaan, pesantren, langgar,
masjid; memberi ganjaran (penghargaan) kepada orang atau desa
yang pernah berjasa kepada raja. Pengelompokan/Penggolongan
Desa Perdikan (Renaya Anggiarni: 29). Desa Perdikan yang
dibebaskan dari pembayaran pajak dan melakukan wajib kerja,
dengan dibebankan kewajiban, supaya memelihara makam-
makam, memelihara kepentingan agama, dsb-nya. Desa Perdikan

30