Page 41 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 41

tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan
                peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak
                yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau
                memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai
                tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang
                menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan
                tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
                Yang dimaksud dengan “pemegang dasar penguasaan atas tanah”
                adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh
                pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan
                yang bersangkutan  atas  tanah yang  bersangkutan,  misalnya
                pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik
                nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum
                diterbitkan  sertifikat,  dan  pemegang surat  izin  menghuni.
                Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
                yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti
                Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau
                benda lain yang berkaitan dengan tanah.

            m.  Penguasaan Tanah-tanah oleh Bala Tentara Dai Nippon (Djepang)
                dan telah diberikan ganti kerugian. Dasar Hukum: SE Mendagri
                No. H.20/5/7 Tgl. 9 Mei 1950 ttg Pendjelasan Tanah-tanah yang
                dahulu diambil oleh Pemerintah Djepang. Surat Kepala Biro Per
                uu Kementerian Agraria No. Ka. 40/15/10 Tgl. 27 April 1959 ttg
                Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah
                Pendudukan Djepang. SE Mendagri Nomor 593/111/Agr. Tahun
                1983 ttg Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh
                Pemerintah Pendudukan Djepang. SE Menteri Negara Agraria/
                Ka. BPN Nomor 500-1255 Tgl. 4 Mei 1992 ttg Juklak Tata Cara
                Pengurusan dan penyelesaian Tanah Yang Dikuasai oleh Instansi
                Pemerintah, pada Pengertian Angka Romawi I angka 1 huruf a. SE
                Dirjend Agraria Departemen Dalam Negeri No. Agr.40/25/13 Tgl.
                13 Mei 1953 ttg Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh
                Pemerintah Pendudukan Djepang; SE Mendagri No. H.20/5/7
                Tgl.  9  Mei  1950  Selama  waktu  pendudukan oleh  Pemerintah
                Bala Tentara Djepang (Dai Nippon) diberbagai tempat di seluruh




                                          26
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46