Page 36 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 36

beserta  Peraturan  Perpanjangan  Jangka  Waktu  Pendaftarannya
                habis/berakhir wajib menempuh prosedur biasa, dan tdk dapat
                diberlakukan  ketentuan  prosedur  khusus  sbgimana  tertuang
                dalam Sk. 8/Ka./1963 Jo. Sk.37/Ka/1963 beserta Peraturan
                Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftarannya.

            f.   Tanah-tanah yang dikuasai menurut Perpu No. 3 Tahun 1960
                ttg  Penguasaan  Benda-benda  Tetap  Milik  Perseorangan  Warga
                Negara Belanda yang tidak terkena UU No. 86 Tahun 1958 yang
                pemiliknya telah meninggalkan wilayah RI.

            g.  Tanah-tanah yang dikuasai menurut Peraturan Presiden Kabinet
                Dwikora RI No. 5/Prk/Tahun 1965 ttg Penegasan Status Rumah/
                Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum  Yang Ditinggalkan
                Direksi/Pengurusnya. Semua benda tetap milik perseorangan
                Warganegara belanda yang tidak terkena oleh UU No. 86
                Tahun 1958 yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah RI,
                sejak mulai berlakunya Perpu No. 3 Tahun 1960 dikuasai oleh
                Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria. (Psl. 1
                Perpu No. 3 Tahun 1960). Semua rumah dan tanah bangunan
                kepunyaan Badan-Badan Hukum yang Direksi/Pengurusnya
                sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya
                tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya,
                dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah
                RI (Menteri Agraria). Psl. 1 Perpres Kabinet Dwikora RI No.5/
                Prk/1965. Skala Prioritas terhadap  Tanah Objek P3MB dan
                Perpres Kabinet Dwikora No.5/Prk/1965. Pemerintah (Ps. 2 ayat
                (1) Perpres Kab. Dwikora Nomor 5/Prk//1965; atau Jika rmh/
                tanah didiami lebih dari satu orang/beberapa penghuni/keluarga,
                maka prioritas diberikan kepada penghuni yang sah terlama,
                sepanjang rumah/tanah itu tidak dapat atau layak dibagi-bagi.
                Warga Negara Indonesia (WNI), dgn pembelian rumah/tanah
                Objek P3MB/ Prk. 5 tidak akan memiliki/ mempunyai lebih dari
                3 (tiga) bidang tanah. Penghuni rumah/tanah yang mempunyai
                surat-surat penghunian yang sah dari Instansi yang berwenang
                baik sebagai PNS maupun bukan; atau Kewajiban Pihak-pihak
                yang menguasai Tanah Objek P3MB. Menyerahkan penguasaan



                                          21
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41