Page 33 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 33

Nieuw Guinea” Dgn pembatalan Perjanjian Komperensi Medja
                Bundar, maka hubungan RI-Belanda merupakan hubungan
                yg lazim antara dua negara yg berdaulat penuh berdasarkan
                Hukum Internasional. Dikeluarkan UU No. 15 Tahun 1956 ttg
                Pembentukan Provinsi Irian Barat. Perusahaan-perusahaan milik
                Belanda yang berada di wilayah RI yang ditetapkan dgn Peraturan
                Pemerintah  dikenakan  Nasionalisasi  dan  dinyatakan  menjadi
                milik penuh dan bebas Negara RI (Psl. 1 UU No. 86 Tahun 1958);
                Konsekuensi Hukum Nasionalisasi: Kepada pemilik-pemilik
                perusahaan-perusahaan, diberikan ganti kerugian yg besarnya
                ditetapkan oleh sebuah Panitya yg anggota-anggotanya ditunjuk
                oleh Pemerintah. Terhadap keputusan Panitya tsb, kepada pemilik
                perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan kpd
                Mahkamah Agung yg memberi keputusan terakhir. Memberikan
                ancama hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan/
                atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah atas pelanggaran-
                pelanggaran yg berkaitan dgn pelaksanaan serta akibat-akibat
                lebih lanjut dari Nasionalisasi. Kpd mereka dapat ditahan
                menurut cara yg dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yg
                melakukan kejahatan yg diancam dgn hukuman penjara selama-
                lamanya lima tahun atau lebih. Ketentuan-ketentuan mengenai
                “Onteigeningsordonnantie” (Staatblad 1920 No. 574) untuk
                Nasionalisasi tidak berlaku.
                Setiap perjanjian atau perbuatan yg bertentangan dgb PP
                yang mengatur lebih lanjut ttg pelaksanaan dan akibat-akibat
                Nasionalisasi, adalah batal karena hukum. Objek Perusahaan-
                Perusahaan Milik Belanda Yg DiNasionalisasi: Perusahaan yang
                untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan
                warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah
                RI. Perusahaan milik badan-badan hukum yg seluruhnya atau
                sebagian modal perseorangan atau modal pendiriannya berasal dari
                perseorangan warga negara Belanda atau badan-badan hukum itu
                bertempat-kedudukan dalam wilayah RI. Perusahaan yg letaknya
                dalam wilayah RI dan untuk seluruh atau sebagian merupakan
                milik perseorangan warga negara Belanda yg kediamannya di




                                          18
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38