Page 30 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Tanah Hak
Pengelolaan. Tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak yang telah
memperoleh dasar penguasaan atas tanah [izin/keputusan/surat
dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas
tanah] tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan
dengan pembahasan tentang objek tanah terlantar ini, masih
harus diperjelas/dipertegas, bagimana dengan status tanah asset
Pemerintah Desa yang sering disebut dengan istilah Tanah Kas
Desa (TKD), tanah yang secara tidak sengaja tidak diusahakan,
dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya, dikarenakan tanah dihalang-
halangi oleh pihak lain atau tanah masih dalam sengketa/perkara
baik yang belum atau yang sudah diajukan melalui gugatan di
Pengadilan, tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, dan
tanah Negara. Hal ini perlu kami kemukakan karena secara riil
di lapang besar kemungkinan ditemukan tanah yang terindikasi
terlantar status tanahnya termasuk sebagaimana diuraikan di
atas. Inventarisasi Tanah Yang Terindikasi Terlantar Inventarisasi
tanah terindikasi terlantar dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil
pemantauan lapnagan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota atau dari hasil laporan Dinas/instansi lainnya, laporan
tertulis dari masyarakat, atau para pemegang hak. Pemegang hak
berkewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah
sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. Inventarisasi
tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui: 1) pengumpulan
data mengenai tanah yang terindikasi terlantar yang meliputi
data tekstual (nama, alamat pemegang hak atas tanah, tanggal
keputusan pemberian hak atas tanah, Nomor dan Tanggal, serta
berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas dan penggunaan tanah,
serta luas tanah yang terindikasi terlantar) dan data spasial (data
grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang
tanah yang terindikasi terlantar). 2) pengelompokan data tanah
yang terindikasi terlantar dilakukan menurut wilayah kabupaten/

15