Page 35 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Perusahaan dan Bank Negara ybs. Selama tanah tersebut dikuasai
dgn Hak Pakai, maka terhitung mulau tanggal/sejak Perusahaan
milik Belanda ybs dikenakan Nasionalisasi, perusahaan dan Bank
Negara wajib memenuhi kewajiban keuangan (Pajak, Uang Wajib
tahunan/canon dan cijns, yang sebelum perusahaan itu dikenakan
nasionalisasi) dan dibayarkan kepada Negara; TMT 1 Januarai
1964 kepada Perusahaan/Bank Negara diwajibkan menyampaikan
kpd Kantor Pendaftaran Tanah setempat, Keterangan (bermaterai)
mengenai tiap-tiap persil yang dikuasainya yang dituangkan dalam
bentuk Daftar Keterangan Persil Yang Dikuasai, dgn ditembuskan
kpd Dirjend Urusan Hak-Hak Dep. Pertanian dan Agraria,
Departemen tempat Perusahaan dan Bank Negara Bernaung,
serta Sekretaris Negara. Daftar mengenai Persil Yang Dikuasai
oleh Perusahaan/Bank Negara tsb, dikuatkan kebenarannya oleh
Departemen tempat Perusahaan/Bank Negara bernaung serta
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; Dalam Tanahnya
dibuat langsung atas nama Perusahaan Negara/Bank Negara ybs,
dan diberikan sertipikat/Sertipikat Sementara. Permohonan HGB/
HGU bagi Perusahaan Perkebunan/Bank Negara yang berasal
dari eks. Tanah-tanah Milik Perusahaan Belanda yg dikenakan
UU Nasionalisasi Jangka Waktu Penyampaian Daftar Ket. Tanah-
Tanah Yg Dikuasai: Permohonan HGB/HGU bagi Perusahaan
Perkebunan/Bank Negara yang berasal dari eks. Tanah-tanah Milik
Perusahaan Belanda yg dikenakan UU Nasionalisasi: 1) SK. 8/
Ka./1963 adalah 1 Januari 1964; 2) SK. 37/Ka./1964 adalah: bagi
Perusahaan Negara hingga 31 Desember 1964, sedangkan untuk
Bank Negara sampai 31 Juli 1964. 3) Bagi P.N.P.R Wiyasayasa
sampai 31 Juli 1965. SE Dirjen Agraria Dep Dalam Negeri No.
DHK/37/13 tgl. 11-12-1967: Terhadap tanah-tanah Eks Milik
Perusahaan-Perusahaan Belanda yang dikuasai oleh Perusahaan-
Perusahaan Negara atau Bank-Bank Negara, proses pemberian
HATnya dilakukan secara khusus dgn menggunakan Sk. 8/
Ka./1963 Jo. Sk.37/Ka/1963 beserta Peraturan Perpanjangan
Jangka Waktu Pendaftarannya, maka sekiranya tanah-tanah
tersebut masih/akan tetap dipergunakan setelah jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Sk. 8/Ka./1963 Jo. Sk.37/Ka/1963

20