Page 40 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 40

Zelefbestuurendelandschappen. Contoh: di Kasultanan Deli
                (Sumatera), Kerajaan Surakarta (Kasunanan dan Magkunegaraan),
                Kerajaan  Yogyakarta (Kadipaten dan Kasultanan). Zelfbestuur
                Grond- Zelefbestuurendelandschappen. Berdasarkan Diktum Ke-
                Empat Huruf A dan B UUPA, hak-hak atau wewenang-wewenang
                atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas Swapradja yang masih
                ada pada saat berlakunya UUPA demi hukum hapus dan beralih
                kepada Negara. Berdasarkan Pasal Indische Staaregeling Pasal 21,
                terhadap tanah-tanah Swapradja tidak berlaku ketentuan Domein
                Verklaring.Khusus di DIY telah berlakukan UU Nomor 13 Tahun
                2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam Pasal 32 UU tersebut
                telah mengaskan  bahwa  Kasultanan  Yogyakarta  dan  Kadipaten
                Puro Pakualaman sebagai Badan Hukum dan diberi kedudukan
                untuk menyandang Hak Milik dengan proses Konversi.
            k.  Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai
                dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU Nomor
                20 Tahun 1961;

            l.   Tanah-tanah yang diperoleh berdasarkan pengadaan tanah yang
                diatur dalam: 1) Pembelian tanah utk pemerintah melalui Panitia
                Bijblad 11372 Jo. 12476; 2) Pembebasan tanah menurut PMDN
                No. 15 Tahun 1975; 3) Pengadaan Tanah menurut PMDN No.
                2 Tahun 1985; 4) Pengadaan Tanah menurut Keppres No. 55
                Tahun 1993, Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65
                Tahun 2006. Jo. UU Nomor 2 Tahun 2012. Khusus pelepasan
                dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum Bagi
                Pelaksanaan Pembangunan berlaku ketentuan Pasal Pasal 47 UU
                Nomor 2 Tahun 2012: (1) Pelepasan objek Pengadaan Tanah
                sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan
                paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi
                pembangunan untuk Kepentingan Umum. (2) Apabila pelepasan
                objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu sebagaimana
                dimaksud pada ayat (1) tanahnya dinyatakan telah dilepaskan
                dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk
                pembangunan bagi Kepentingan Umum. Phak yang menguasai
                tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai



                                          25
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45