Page 43 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

dgn maksimum 20 %.Tanah-tanah yang dikembalikan kepada
pemilik semula atau ahli warisnya yg sah: Pengembalian GK
ditetapkan X% dari C dengan maksimum 50 % dan minimum
Rp. B, Nilai uang Djepan tdk di Kurs. Penyelesaian thdp tanah
yang diambil oeleh Pemerintah Pendudukan Balatentara Djepang
ditetapkan paling akhir Tahun 1953, jika tuntutan/klaim diajukan
telah lewat, maka Pemerintah tdk akan memperhatikan lagi. SE
Mendagri Nomor 593/111/Agr. Tahun 1983 dan SE Menteri
Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 500-1255 Tgl. 4 Mei 1992.
Kepada masyarakat atau Pemilik semula atau ahli warisnya yang
sah untuk mengajukan klaim atau tunutan GK pada pemerintah
paling lambat akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu
tersebut, Pemerintah tdak lagi melayani atau memperhatikan.
Dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui Pengadilan. ICW
(hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5
(lima) tahun. Hukum Tanah Pada Masa Pemerintah Balatentara
Jepang. Politik penjajahan Jepang: menjadikan Indonesia sebagai
garis pertahanan pangan dan logistik dalam PD II melawan
Sekutu Pembongkaran tanah-tanah onderneming untuk ditanami
petani dengan tanaman pangan penipuan distribusi tanah untuk
rakyat Pembebasan paksa ribuan hektar tanah rakyat untuk
pembangunan lapangan terbang dan bangunan-bangunan militer.
Pembagian Wilayah Komando Militer Jepang: Jawa Madura;
Sumatera dikontrol dari Singapura; Indonesia bagian Timur;
Berdasarkan Undang-undang Bala tentara Jepang No. 1 Tahun
1942 (Osamu Sirei), dimaklumatkan bahwa seluruh wewenang
badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan
yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku, kecuali apabila
bertentangan dengan peraturan Pemerintah Militer Jepang.
Konstribusi yang paling penting dilakukan Pem. Balatentara
Jepang. Dihapuskannya dualisme Peradilan; Hanya Ada satu
sistem peradilan untuk semua golongan penduduk (kecuali untuk
orang-orang Jepang). Hooggerechtshof = Saiko Hoin. Raad van
Justice = Koto Hoin, Landraad = Tiho Hoin. Landgerecht =
Keizai Hoin. Reggenschapsgerecht = Ken Hoin, Districhtsgerecht
= Gun Hoin, dan Residentiegerecht dihapuskan. Unifikasi fungsi

28