Page 25 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

h. Het Departement van Verkeer en Waterstaat. Departemen
dalam Pemerintahan HB yang mengurus Perkeretaapian, Post,
Telepon dan Telegraaf (PTT), Pelistrikan, Pelabuhan-Pelabuhan,
Penerbangan Sipil, Irigasi dan Jembatan serta Jalan, Lalu Lintas,
Gedung-gedung Negara, Pertambangan (Sekarang Kementerian
Perhubungan dan Pekerjaan Umum, tanah-tanah tersebut telah
dikonversi berdasarkan berdasarkan UUPA. Bagian Kedua:
Ketentuan Konversi Jo. PP No.8 Tahun 1953, PMA No. 2/1960.
i. Het Departement van Justice, van Oorlog, van Marine, van
het Havenwezen. Tanah-tanah yang dikuasai oleh Kementerian
Kehakiman, Angkatan Perang/TNI, Angkatan Laut TNI-AL.,
tanah-tanah untuk Jawatan yang mengurusi Pelabuhan sekarang
BUMN seperti PT. Pelindo, PT. Angkasapura, tanah-tanah
tersebut telah dikonversi berdasarkan berdasarkan UUPA. Bagian
Kedua: Ketentuan Konversi Jo. PP No.8 Tahun 1953, PMA No.
2/1960.

j. Het Departemen van Staatspoor en Tramwegen. Mengurus
dan mengelola Perkeretaapian, Trem Listrik sekarang PT. KAI
berdasarkan tanah-tanah tersebut telah dikonversi berdasarkan
berdasarkan UUPA. Bagian Kedua: Ketentuan Konversi Jo.
PP No.8 Tahun 1953, PMA No. 2/1960, PMA No. 9 /1965,
dikonversi menjadi HP atau HPL.

k. Den Dienst van het Boschwezen. Jawatan yang ditugasi
mengurusi dan mengelola bidang kehutanan sekarang menjadi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanah-tanah
tersebut dikuasai oleh Jawatan ini dibagi menjadi 2 yaitu: a. Tanah
dalam Kawasan Hutan dikusai berdasarkan Bosch Ordonantie
1927 jo. Bosch Verordering 1932 dan Agrarische Besluit No,
1870 no, 118 menjadi otoritas Kementerian LH dan Kehutanan
berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 199. b. Tanah di luar Kawasan
Hutan yg dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Jawatan
Kehutanan /Bedriffgronden berdasarkan Keputusan Pemerintah/
Gouvernement Besluit LN. 1911 no. 110 Jo. 1915 no. 332 serta
Stb. 1940 No. 430 skrg menjadi otoritas/kewenangan Kementerian
Agraria dan TR/Ka. BPN.

10