Page 21 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Dengan demikian jika dalam praktik masih ditemukan para
Praktisi (Birokrasi/eksekutif, Hakim maupun Advokat, dll), masih
menggunakan ketentuan Buku II KUH Perdata khususnya menyangkut
Pasal-Pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya tersebut
dalam penanganan perkara, tentu merupakan kesalahan yang fatal dan
menyesatkan.

Arti Pentingnya Status Tanah

Membahas tentang Tanah Negara, juga merupakan suatu kegiatan
melakukan identifikasi karakteristik dari status tanah. Status tanah
adalah menilai kedudukan tanah berdasarkan hukum yang berlaku.
Status tanah ini penting untuk mengetahui apakah ada hubungaan
hukum di antara subjek hak dengan objek hak dan bilamana ada,
sejauhmana hubungan hukum yang terdapat di antara subjek hak
dengan objek hak. Arti pentingnya memahami status tanah tidak lain
adalah agar seseorang dapat menentukan sejauhmana kedalaman Hak
Menguasai dari Negara (HMN) atas tanah berlaku terhadap bidang
tanah atau bentang lahan atau kawasan tertentu. Bagi tanah yang
berstatus sebagai tanah hak misalnya, kedalaman keberlakuan HMN
itu tidak seintensif pada tanah yang berstatus tanah negara. Bahkan,
pada tanah yang berstatus sebagai tanah negara pun, kedalaman
keberlakuan HMN juga bervariasi. Sebab ada juga tanah negara yang
sudah memiliki penguasaan fisik di atasnya dan ada juga yang belum
memiliki penguasaan fisik di atas tanah itu.

Pengertian Tanah Negara

Pasal 1 huruf a PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan
Tanah-Tanah Negara: tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.
Penjelasan Umum angka 1 PP Nomor 8 Tahun 1953: Pasal 1 Agrarisch
Besluit: semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak-hak
seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia), maupun
yang berdasar atas hukum barat, dianggap sebagai tanah negara atau
“vrij Landsdomein” “vrij Landsdomein” dalam Staatblad 1911 No.

6