Page 27 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 27

oleh dilepaskannya hak tersebut oleh peme-gangnya dilakukan
                oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari
                pihak yang berkepentingan dengan melampirkan: a. 1)  akta
                notaris  yang  menyatakan  bahwa  pemegang  yang  bersangkutan
                melepaskan hak tersebut, atau 2) surat keterangan dari pemegang
                hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak
                tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak
                tanah yang bersangkutan, atau 3) surat keterangan dari pemegang
                hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak
                tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor
                Pertanahan.  Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan
                tidak diperpanjang lagi, kecuali HGB dan HP yang diterbitkan
                di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak Milik. Pendaftaran
                hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
                Susun yang disebabkan oleh habisnya jangka waktu hak tersebut
                dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya
                berdasarkan data di Kantor Pertanahan. (2) Pendaftaran hapusnya
                hak atas tanah, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan
                Rumah Susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau dicabutnya
                hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kapala Kantor Pertanahan
                atas permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan: a.
                salinan Keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan
                bahwa hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut,
                dan b. sertipikat hak atau, apabila sertipikat tersebut tidak ada pada
                pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertipikat tersebut.

            b.  Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli
                waris;-BHP

            c.   Penguasaan Tanah-tanah Negara berdasarkan PP Nomor 8 Tahun
                1953.

            d.  Tanah-tanah  yang  diterlantarkan  (PP  No.  36/1998), dicabut
                dengan PP Nomor 11  Tahun 2010) tentang Penertiban dan
                Pendayagunaan Tanah Terlantar.  Pengertian Tanah Terlantar.
                Dalam PP ini tidak diatur secara jelas rumusan apa itu pengertian
                tanah terlantar. Baik dalam Ketentuan Umum Pasal 1 yang
                biasanya menjelaskan istilah yang digunakan pada Pasal-pasal



                                          12
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32