Page 50 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 50
3. Ruang Lingkup Tanah Negara yang menjadi Objek RA sudah
dilakukan pembatasan secara limitatf sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma
Agraria.
Daftar Pustaka:
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan Aspek
Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT.
Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Boedi Harsono, Tinjauan Hukum Pertanahan di Waktu Lampau,
Sekarang Dan Masa Mendatang (Makalah disampaikan pada
Seminar Nasional Pertanahan Dalam rangkat HUT UUPA Ke
XXXII Tahun 1992, di Yogyakarta), 15 Oktober 1992:
Kartohadikoesoemo, Desa, 1994.
G. Moedjanto, Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman,
Yogyakarta, Kanisius1994.
Pranoedjoe Poespaningrat, Kisah Para leluhur Dan yang Diluhurkan
dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru, PT. BP Kedaulatan
Rakyat, Yogyakarta, 2008
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
Implementasi, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001.
Maria S.W. Sumardjono, (2008), Tanah Dalam Perpekstif Hak
Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta, Kompas.
Martinus Tamalowi, Status Hak Atas Tanah Ciptaan Pemerintah
Swapradja Kasunanan Surakarta (Studi Kasus Di Kelurahan
Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta) Skripsi,
Yogyakarta, STPN, 2007.
Mochammad Tauchid, Masalah Agraria SebagaiMasalah Penghidupan
dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta, STPN Presm
2009: 201-211.
Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, Hukum Agraria Di Indonesia
Konsep dasar dan Implementasinya, Yogyakarta, MKTI, 2006:
35
