Page 54 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

unik dan eksistensi serta identitas mereka yang berkelanjutan secara
turun temurun, yang menghubungkan mereka dengan komunitas,
suku atau bangsa dari sejarah masa lampaunya.
Secara politik mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang
kuat. Secara ekonomi mereka tidak terjamin kerberlanjutan hidupnya.
Kohesitas dan perasaan anggotanya sebagai satu masyarakat yang
berasal dari akar yang sama telah terkikis oleh pelbagai tawaran yang
bersifat memecah belah. Sedangkan integritas dan indentitas mereka
sebagai manusia dan sebagai warga komunitas tengah terancam oleh
modernisasi, mereka tidak siap untuk menjadi masyarakat lain yang
menamakan dirinya sebagai modern, sementara di sisi lain nilai-nilai
dan sisten hidup tradisional mereka terancam sirna.

J. Sembiring , menyatakan bahwa dengan memimjam pendapat
6
Alvin Toffler dalam bukunya “The Third Wave” terdapat tiga gelombang
dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu Pertama, Pola Hidup Agraris
(8000 SM-1700). Kedua, Pola Hidup Sosial Industri (1700-1970) dan
Ketiga, Pola Hidup Sosial Era Informasi [1970- sekarang]. Mengingat
bahwa sebagian daerah di Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Irian/
Papua) masih terdapat kelompok masyarakat hidup secara nomaden
dengan pola pertanian (shifting cultivation). Dengan demikian sebagian
masyarakat Indonesia berada dalam keadaan shock sebab transisi itu
mendadak dan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kondisi
tersebut akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam memandang
fungsi tanah dalam pembangunan. Di sisi lain hadirnya otonomi daerah
dan upaya penguatan masyarakat lokal masih belum membuahkan
hasil dan masih harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi
global, sehingga politik pertanahan dihadapkan dengan dimensi baru
yang semakin konpleks.

Menurut Wignyosoebroto, (dalam) Rachmad Syafa’at, paradigma
dan kebijakan dasar pembangunan yang dominan saat rezim Orde Baru
berorientasi pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

6 J. Sembiring, Pergeseran Politik Pertanahan Di Indonesia (Makalah disampaikan
pada Forum Diskusi dan Kajian Pertanahan STPN, 30 Maret 2001: 1-2.

39