Page 58 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

b. Dimensi Nasional
Pada Era Kemerdekaan: Pertama, adopsi pengakuan, penghormatan
dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat diketemukan
dalam Konstitusi Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat (3) “ hak menguasai negara” yang menggantikan
konsep “domein” yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial (Agrarishe
Wet 1870). Kedua, Penjelasan Pasal 18 Angka Romawi II, Negara
mengakui bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende
landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali,
Negeri [Nagari] di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya.

Selanjutnya pada Dimensi Nasional, penghormatan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk pertama kalinya tertuang
dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
11
Lembaran Negara Nomor 2043). Ari Sukanti, menyatakan bahwa
pengaturan Hukum Adat, Dalam Peraturan Perundang-undangan
dapat diketemukan dalam: a) Konsiderant UUPA; b) Penjelasan Umum
angka III ayat (1) UUPA; c) Pasal 5 dan Penjelasan Pasal UUPA; d)
Penjelasan Pasal 16; e) Pasal 56; dan f) Pasal 58. Sedangkan untuk
Tanah Adat/Ulayat, dapat diketemukan dalam: a) Pasal 5 UUPA; b)
Pasal 3 UUPA;

Pada Era Reformasi, adopsi pengakuan, penghormatan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat diketemukan dalam
Konstitusi Dasar Negara kita, yaitu pada Perubahan Kedua Tahun
2000 yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

11 Ari Sukanti Hutagalung, Perspektif Hukum Penanganan Masalah Tanah
Khususnya Tanah Adat (Makalah disampaikan pada Workshop Nasional
Kesiapan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemda Dalam Melaksanakan
Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Keppres Nomor 34 tahun 2003),:
6-9.

43