Page 56 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 56
pada huruf c juga layak untuk dilakukan pengkajian secara lebih
mendalam untuk menemu-kenali eksistensi mereka.
Dimensi Pengaturan/Regulasi Hak-Hak Masyarakat Adat
a. Dimensi Global
Secara hukum Internasional, menurut S. James Anaya (dalam)
8
Rafael Edy Bosko, mereka (masyarakat adat) memiliki hak-hak atas:
hak untuk tidak diskriminasikan, hak-hak atas tanah dan sumber daya
(alam), hak-hak kebudayaan, hak-hak untuk berpartisipasi baik dalam
politik maupun dalam bidang kebudayaan secara umum, hak-hak atas
lingkungan yang sehat, dan hak-hak atas persetujuan.
Dalam perkembangannya masyarakat Internasional telah
menunjukan komitmenya yang lebih besar pada usaha-usaha untuk
memecahkan masalah berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan
hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh dikeluarkannya Deklarasi
International Labor Organisation (ILO) No. 169 Tahun 1989 berjudul
Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Kesukuan Di Negara-Negara
Merdeka (Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries) telah menegaskan dengan cukup kuat hak-hak
masyarakat adat atas tanah mereka dan sumber daya alamnya.
Demikian halnya juga pada Agenda 21 dari United Nation
Conference on Enviromental and Development yang secara tegas
mengaitkan penghormatan terhadap hak atas tanah adat dengan
kebijakan global perlindungan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
Hal senada dilakukan pula oleh Bank Dunia yang telah
mengapdosi Petunjuk Pelaksanaan (Operational Direktive) Bank Dunia
4.20, yang mencerminkan prinsip-prinsip integritas kebudayaan dan
pembangunan diri-sendiri masyarakat adat (self-development) dalam
Konvensi ILO 1969 yang secara khusus terkait dengan pengakuan
terhadap sistem kepemilikan tanah adat dalam proyek-proyek yang
8 Rafael Edi Bosco, Ibid., : 4.
41
