Page 57 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

didanainya. Dengan Petunjuk Pelaksanaan tersebut, menjamin bahwa
masyarakat adat, mendapat keuntungan dari proyek pembangunan,
dan mencegah dampak merugikan terhadap masyarakat adat yang
disbebakan oleh kegiatan-kegiatan proyek yang dibantu oleh Bank
Dunia. Para Perencana Bank Dunia harus menjamin bahwa masyarakat
adat tidak mengalami dampak merugikan dan dapat menikmati
keuntungan social dan ekonomi yang selaras dengan kebudayaan
mereka, dengan penghormatan penuh terhadap martabat, hak azasi,
dan keunikan budaya mereka. Lebih jauh perencanaan proyek harus
melibatkan/mempertimbangkan penuh terhadap pilihan-pilihan yang
disukai oleh masyarakat adat dan meningkatkan atau mendorong
pengalihan lebih awal manajemen proyek kepada penduduk lokal demi
partisipasi secara sadar dan sukarela (informed participation).
9
Bahkan Kelompok Kerja mengenai Populasi Adat (Working Group
on Indigenous Population-WGIP), menyampaikan Draf Deklarasi PBB
tentang Hak Hak Masyarakat Adat.

Secara lebih lengkap dimensi global penghormatan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai konvesi
internasional sebagaimana dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono,
10
selain telah disebutkan di atas, tertuang dalam:
1) The United Nation Charter (1945);
2) The Universal declaration of Human Right (1948);
3) The United Nations Convention on the Trevention and Punishment
of the Crime of Genocide;
4) 4)The Internatiopnal Convention on Economic, Social, and Cuktural
Rights (1966);
5) Rio Declaration on Enviroment and Development (1992);
6) Technical Review of the UN Draf Declaration on the Right of
Indigenous Peoples, as agreed Upon by the Members of the Working
Group at ist Eleventh Sesseion, UN Doc. E/CN.4Sub2/1994/Add.1
(20 April 1994).

9 Rafael Edy Bosco, Ibid., : 109-110.
10 Maria S.W. Sumardjono, (2008), Tanah Dalam Perpekstif Hak Ekonomi Sosial
Dan Budaya, Jakarta, Kompas,; 156.

42