Page 60 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum
adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal 204: Masa jabatan Kepala Desa dalam ketentuan
ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang
keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Demikian juga dalam Pasal 4 huruf j Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Dalam Pasal 4 Tap MPR tersebut, disebutkan bahwa Pembaruan
agrarian dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip: j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak
masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya
agrarian/sumberdaya alam.
Selanjutnya dalam dimensi nasional, sebagai pengaruh tekanan/
tuntutan reformasi, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria
(PMNA)/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat hukum Adat. PMNA/Ka.
BPN ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5
Tahun 1960 yang meletakan penghormatan dan perlindungan hak ulayat
masyarakat hukum adat. PMNA/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 ini
kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PMNA/Ka. BPN
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala
BPN, tersebut Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah BPN
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 600-1999-D.IV tertanggal
3 Juli 2000, tentang Petunjuk Teknis Pilot Proyek Identifikasi Tanah
Ulayat berupa Kegiatan Pengukuran dan Pemetaaan di Negarai Tigo

45