Page 64 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan suatu perangkat
peraturan-peraturan hukum tertulis, yang berlaku secara nasional
sebagai hasil unifikasi hukum tanah, yang bersumber utama pada
hukum adat mengenai tanah (konsepsi, azas-azas dan lembaga-
lembaganya). Dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum adat
setempat dan masih berlaku mengenai hal-hal yang belum mendapat
pengaturan dalam hukum yang tertulis (perundang-undangan) sebagai
upaya untuk mencegah kevakuman (kekosongan) hukum atau (recht
vacuum).
Boedi Harsono menegaskan bahwa kedudukan hukum adat
19
setempat itu bukan berada di luar atau berhadapan dengan HTN,
melainkan merupakan bagian daripadanya yang tidak tertulis.
Mengingat Hukum Adat yang diterapkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan yang masih bersifat sederhana, maka Hukum Tanah
Nasional dilengkapi dengan lembaga-lembaga hak-hak atas tanah,
yang semula hanya dua macam, yaitu Hak Milik dan Hak Pakai,
menjadi empat macam, yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Di samping itu juga
dilengkapi dengan lembaga Hak Tanggungan (HT) sebagai lembaga
hak jaminan atas tanah untuk keperluan perkreditan modern, yang
kemudian diikuti dengan lembaga Pendaftaran Tanah yang dirasakan
keperluannya untuk kapastian hukum dalam masyarakat modern.

Dalam upaya hendak mengangkat dan memperjuangkan hukum
rakyat, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional yang modern,
semenjak jaman kolonial telah dirintis dan dilakukan oleh Soepomo
(UI), Djodjodigoeno (UGM), dan Koenoe (Unair). Berdasarkan kajian
beberapa tokoh tersebut di atas, ternyata hukum adat merupakan
hukum yang memiliki keunggulan dalam hal keluwesan dan
gayutannya dengan perasaan keadilan masyarakat lokal yang berbagai-

19 Boedi Harsono, Tinjauan Hukum Pertanahan di Waktu Lampau, Sekarang Dan
Masa Mendatang (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan
Dalam rangkat HUT UUPA Ke XXXII Tahun 1992, di Yogyakarta), 15 Oktober
1992: 13.

49