Page 66 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

b). Hubungan hukum, kalau sudah dihubungkan dengan subjek
tertentu sebagai pemegang haknya dan dengan tanah tertentu
sebagai objeknya.

Dengan berpangkal pada adanya 2 wujud penampilan hak
penguasaan atas tanah itu peraturan-peraturan hukum pertanahan
tersusun sebagai suatu sistem dengan sistematika yang khas, yang
membedakan dengan sistem bidang-bidang hukum lainnya.
Secara garis besar struktur penguasaan hak atas tanah di dalam
UUPA terdiri atas:

a). Hak Bangsa Indonesia, yang merupakan hak yang tertinggi, yang
bersifat abadi dan mengandung unsur keperdataan dan publik,
meliputi semua tanah bersama di seluruh wilayah Negara (Pasal
1);

b). Hak menguasai Dari Negara, yang merupakan tugas kewenangan
di bidang hukum publik semata, meliputi 3 (tiga) kewenangan
atas semua tanah bersama (Pasal 2 ayat (2) UUPA yang merupakan
interprestasi otentik mengenai pengertian di-“kuasai” dalam Pasal
33 ayat (3) UUD 1945.
c). Hak Ulayat Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat, yang
merupakan hak bersama para warga masyarakat hukum adat
tertentu yang bersangkutan atas tanah ulayatnya yang merupakan
tanah bersama, sepanjang menurut kenyataannya hak itu masih
ada (Pasal 3 UUPA). Penafsiran ketentuan Pasal 3 UUPA
yang menyatakan “Keberadaan hak ulayat harus diperhatikan,
sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada pada
masyarakat hukum adat yang bersangkutan,” telah menimbulkan
suatu permasalahan tersendiri. Sepanjang dalam kenyataannya
masih ada tersebut dihitung sejak kapan?. Apakah sejak tanggal
24 September 1960 ataukah pada saat hendak memberlakukan
ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut (pelaksanaan PMNA/Ka. BPN
Nomor 5 Tahun 1999, yaitu dalam rangka meneliti untuk menilai
masih ada tidaknya eksistensi/keberadaan hak ulayat masyarakat
hukum adat yang bersangkutan?. Terkait dengan penerapan

51