Page 70 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

perwujudan dari konsepsi (hukum adat yang bersifat komunalistik yang
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak yang
bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan) dan azas-azas
yang sama, biarpun lembaga-lembaga hukumnya bisa berbeda dengan
bahasa sebutannya yang berbeda juga.
24
Pembangunan hukum agraria yang substansinya tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menurut Mahfud MD
25
mengingat proses pembuatan UUPA yang partisipasif dan isi yang
aspiratif, maka UUPA merupakan hukum yang berkarakter responsive.
Selanjutnya jika UUPA dilihat dari nilai sosial yang mendasarinya,
maka UUPA merupakan hukum prismatik yang ideal, karena
mengkombinasikan (mengambil segi-segi baik) dua ekstrem pilihan
nilai sosial yaitu niali social paguyuban (gemeinschap) dan nilai social
patembayan (geselschap) dengan titik berat pada nilai kepentingan yang
populistik (kemakmuran bersama) tanpa menghilangkan hak individu.
Berdasarkan pada berbagai pertimbangan filosofis tersebut, Mahfud
MD, berkeyakinan bahwa UUPA secara prinsip tidak perlu dirubah,
sebab pada dasarnya sudah baik, tetapi yang menjadi masalah adalah
implementasinya. Dari sisi filosofi sudah baik, akan tetapi pilihan
kepentingan dan nilai social oleh Pemerintah telah menggeser pesan
subtantif filosofis yang mendasarinya. Sebagai contoh bergesernya
penggunaan hak menguasai yang berintikan “mengatur” dalam
kerangka populisme menjadi “memiliki” secara mutlak dalam rangka
pragmatisme untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi
yang berorientasi pada pertumbuhan.

24 Patuanan (Ambon), Panyapeto (Kalimantan), Wewengkon (Jawa), Prabumian
(Bali), Pawatasan (Kalimantan), Totabuan (Bolaang Mongondow), Limpo (Sulawesi
Selatan), Nuru (Pulau Buru), Ulayat (Minangkabau), Torluk (Angkola), Paer
(Lompok) dan Golat (Batak). Tolib Setiady, (2008), Instisari Hukum Adat Indonesia
(Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta: 312.
25 Mahfud MD, (2006), Amandemen UUPA No. 5 Tahun 1960 Dalam Perspektif
Politik Hukum (Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Penyempurnaan UU
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA) FH UII- DPD RI, Yogyakarta, 24 Maret 2006:
4.

55