Page 75 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

menjadi saling bergantung satu pada yang lainnya. Secara alamiah hal
ini mengarah pada kepedulian untuk seolusi-solusi perdamaian dan
tanpa kekerasan dari konflik yang mungkin terjadi. Mediasi, resolusi
konflik dan pembentukan konsensus mempunyai tempat yang penting
dalam prinsip keseimbangan ini.
Sejalan dengan empat prinsip ekologis tersebut di atas, dalam
32
beberapa pertemuan, Joyo Winoto juga menegaskan perlunya
menginternalisasikan 4 (empat) prinsip berikut sebagai jiwa, semangat
dan acuan dari setiap kebijakan, program dan proses pengelolan
pertanahan di seluruh tanah air, yaitu bahwa pengelolaan pertanahan
harus berkontribusi secara nyata:

a). Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-
sumber baru kemakmuran rakyat;
b). Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan
dalam kaitan dengan penguasaan, pemilikan tanah, dan
penggunaan serta pemanfaatan tanah;
c). Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaaan,
dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-
luasnya pada generasi akan dating pada sumber-sumber ekonomi
masyarakat-tanah; dan

d). Menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis
dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di
seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi
melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Dengan menerapkan empat prinsip ekologis tersebut di atas, maka
penulis berkeyakinan proses pemiskinan agraria akan berangsur-angsur
terpulihkan kembali menuju ke arah pengelolaan sumberdaya agraria
33
yang berkeadilan. Endriatmo Soetarto menegaskan bahwa disamping

32 Joyo Winoto, Pertanahan Dan Keagrariaan Nasional (Sambutan Kepala BPN-
RI pada Hari Agraria Nasional 2006), Bogor, Lembaga Penerbitan Brighten
Institut: 4.
33 Endriatmo Soetaro,(2006) Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas
Dan Modernitas (Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, UI: 1
Mei 2006), Bogor, Brighten Institut Press: 290.

60