Page 78 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Hak Ulayat di beberapa Provinsi, seperti di Nangro Aceh Daru Salam,
Sumatera Barat, Papua dan Beberapa Kabupaten seperti Kabupaten
Lebak, dan Nunukan Kalimantan Timur, secara reel masih belum
dapat dioperasionalkan dengan optimal; e) Penetapan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan kewenangan urusan
pertanahan oleh Pemerintah Kab/Kota sebagaimana diperintahkan
Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2007 yang menjadi kewajiban
dari Pemerintah (Kepala BPN) dan sampai saat ini belum diterbitkan.
Meskipun Kepala BPN pernah menerbitkan Keputusan Ka. BPN
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme
Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang
Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut
dari Keppres Nomor 34 Tahun 2003. f) Keterbatasan anggaran/
dana yang tersedia dalam APBD tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk operasionalisasi pelaksanaan kewenangan daerah di
bidang pertanahan. Kondisi-kondisi sebagaimana telah diuraikan
di atas mengakibatkan penanganan dan penyelesaian masalah tanah
adat/hak ulayat hukum adat menjadi terabaikan dan persoalan yang
terkait dengan tanah ulayat semakin meningkat yang menghiasi dalam
berbagai Media Cetak dan Elektonik. Penanganan dan penyelesaian
hak ulayat masyarakat hokum adat bagaikan dipersimpangan jalan,
karena kewenangan secara yuridis berdasarkan PP Nomor 38 Tahun
2007 telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/
Kota, akan tetapi karena beberapa kendala teknis dan keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan
tersebut belum dapat dilaksanakan, sehingga kewenangan tersebut
menjadi tidak tertangani alias “terbengkelai” atau bahkan sama sekali
tidak masuk dalam agenda kegiatan tupoksi Pemerintah Kab/Kota.

63