Page 80 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

penggunaan serta pemanfaatan tanah; 3) Menjamin keberlanjutan
sistem kemasyarakatan, kebangsaaan, dan kenegaraan Indonesia
dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang
pada sumber-sumber ekonomi masyarakat-tanah; dan 4) Menciptakan
tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai
sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata
sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di
kemudian hari.
Ketiga, Adopsi terhadap klausula kontrol (intervensi) oleh Negara
dan modal. Negara dapat memberi otonomi penuh (akses/ruang) yang
cukup dan dikemas dalam peraturan perundang-undangan kepada
masyarakat untuk menyetujui atau tidak menyetujui (menolak)
37
masuknya segala bentuk pembangunan ekonomi.
Keempat, membangun kesepahaman/konsep yang seimbang
antara Negara-Masyarakat terhadap hal-hal terkait dengan sumber
daya alam yang akan dikelola. Sebagaimana konsep “pelepasan”
ternyata mengandung pengertian atau pemaknaan yang berbeda
antara masyarakat hukum adat di satu pihak yang memaknai sebagai
pemimjaman (pimjam-pakai), dengan masyarakat pendatang atau
pihak di luar masyarakat hukum adat di sisi yang lain yang memaknai
sebagai putusnya hubungan hukum antara pemegang/pemilik dengan
tanahnya. Hal ini dapat mengurangi sedapat mungkin pembangunan
yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, perlu dicarikan
instrumens/sarana atau bentuk format lain yang dapat mempertemukan

37 Free and Prior Informed Consent (FPIC). Konsep yang muncul dari masyarakat
lokal di hampir semua Negara yang memiliki komunitas indigenous people.
Diketemukan sejumlah ketentuan/regulasi bahwa untuk mengolah atau
membuka suatu wilayah tertentu suatu kelompok masyarakat harus mendapat
ijin/restu dari Tuhan. Jika di atas wilayah tersebut telah ada penghuninya maka
ijin tersebut harus dipoeroleh dari masyarakat setempat. Dalam FPIC terkait
empat hal dasar, yaitu: Free, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan,
artinya kesepkatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas
masyarakat. Prior, artinya sebelum proyek atau kegiatan teretntu diijinkan
pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat. Informed, artinya
informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan
dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Dan Consent artinya persetujuan
diberikan oleh masyarakat sendiri.Ibid, : 91-90.

65