Page 82 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

dibentuk di ruang sidang pengadilan dengan keadilan yang hidup dan
diangankan masyarakat. Keadilan procedural, hanya dapat dimengerti
oleh pengkaji hukum dan para praktisi hukum tetapi dianggap asing
dan bersifat inklusif bagi masyarakat yang sebenarnya adalah adresat
hukum. Dengan strategi pemahaman hakim yang menyeluruh
terhadap hukum adat/ulayat atas tanah, serta menempatkan dan/atau
menghargai otoritas yang dipunyai masyarakat, untuk menerapkan
azas konsensualisme/musyawarah, maka keseimbangan akan terwujud.
Jika memang masih tersedia norma, sistem adat, seperti pranata/
peradilan adat/peradilan perdamaian (desa), maka sarana tersebut
patut dipertimbangkan untuk dioptimalkan, disamping sarana lain
seperti Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Jika ternyata Hakim
tersebut hanya dibekali dengan pola berpikir untuk menerapkan seni
menemukan aturan-aturan dalamsuatu kasus (in concreto), maka
implikasinya bagaikan memasuki rimba peraturan, prosedur dan
administrasi, bukan lagi medan pencarian keadilan.

Daftar Pustaka Sebagai Rujukan
Abdurrahman ,(2005), Aspek Perundang-Undangan Dalam
Pengelolaaan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah
Adat, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Kajian
Kebijakan Pengelolaan Tanah Adat Di Indonesia),
BAPPENAS, Jakarta, 28 Desember 2005.

Ari Sukanti Hutagalung, (2003), Perspektif Hukum Penanganan
Masalah Tanah Khususnya Tanah Adat (Makalah
disampaikan pada Workshop Nasional Kesiapan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemda
Dalam Melaksanakan Kewenangan Bidang Pertanahan
Berdasarkan Keppres Nomor 34 tahun 2003),
August Kafiar, (1999), Peranan PT. Freeport Indonesia Dalam
Pembangunan Masyarakat Dan Daerah Irian Jaya
(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional

67