Page 87 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

administratif. Hal ini dapat kita telusuri sejak Pemerintahan Hindia
Belanda pada tahun 1906 yang menfokuskan pada Desa Jawa (Inlandsche
Gemeente Ordonnantie). Studi Desa pada Jaman Pemerintahan Hindia
Belanda, dapat dirujuk beberapa tulisan/hasil karya R. Soepomo, J.H.
Boeke, DH. Burger., E de Vries dan J. C. Breman. Sebagai contoh karya
tulis tentang Desa di Makasar (A.A. Cense), Batak (J.H. Neumann),
Ambon (J. Keuning), Bali (R. Goris), dan Minangkabau (BJO Shrieke).
Kemudian setelah Indonesia merdeka, dapat dirujuk karya ilmiah
Soetardjo Kartohadikoesoemo (1953) yang orientasinya ke Pedesaan
Jawa dengan topik: 1) bentuk desa, 2) masyarakat penduduk hukum
asli; 3) pemerintah desa; 4) rumah tangga desa; dan 5) desa sebagai
daerah otonom. Pada jaman setelah Orde Baru, terdapat studi tentang
desa oleh Koentjaraningrat (1964), Sajogyo (1973), Bayu Suryaningrat
(1981), Dorojatun Kuntjorojskti (1982), Loekman Soetrisno (1988),
SMP Tjondronegoro (1996), Mubyarto (1996), Philip H. Combs dan
Manzor Ahmed (1984).
Secara kronologis, pada jaman Pemerintahan Kolonial Belanda
(1906) otonomi pada pemerintahan desa diatur dengan (IGO untuk
desa di Jawa dan IGOB untuk desa di Luar Jawa); selanjutnya pada tahun
1958-1965 dengan UU Nomor 19 Tahun 1965 mencabut Ordonantie
Nomor 212 Tahun 1907 ada usaha untuk mendirikan pemerintahan
tingkat tiga dengan nama “Desapradja”. Namun, upaya tersebut tidak
sempat terlaksana karena adanya beberapa Instruksi Menteri Dalam
Negeri yang melarang pelaksanaannya.

Setelah diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Desa, dikenal adanya desa keturunan (geneologis) dan desa teritorial.
Berdasarkan UU itu pula, secara administratif di tingkat bawah dikenal
dua bentuk , yaitu “Kelurahan dan Desa” yang merupakan titik puncak
dari kecenderungan “formalisasi desa”. Dengan diberlakukannya UU
Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, cirri-ciri birokrasi mulai terasa, lambat
laun atau secara bertahap mengurangi otonomi desa, sehingga dalam
jangka panjang pengertian desa geneologis (keturunan) akan hilang
dan tingal tersisakan desa territorial administratif saja.

72