Page 92 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Istilah Tanah Kas Desa
Jika kita telusuri secara seksama, dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan tanah (kas)
desa sebagaimana penulis telah uraikan di atas, maka diketemukan
istilah “tanah kas desa”. Peraturan perundang-undangan tersebut
menggunakan sebutan “tanah kas desa” sebagai bagian dari kekayaan
desa yang berupa benda tidak begerak, yaitu tanah. Kekayaan desa
adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah (Pasal 1 butir 9 PMDN
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Tanah kas desa merupakan bagian dari “tanah desa” yang penggunaan
47
atau pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan
pelaksanaan pemerintahan desa. Pengertian atau istilah tanah desa yang
meliputi juga tanah kas desa, terdapat Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah
Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan bahwa Tanah Desa
dipergunakan untuk: a. member nafkah kepada para petugas Kalurahan
yang selanjutnya disebut tanah lungguh. B. memberi pengarem-arem
(pension); c. Kas Desa; d. Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 6 ayat
(2) sub 6 dari Perda tersebut: merupakan nafkah: 1. Bagi Bekel-bekel
yang diberhentikan karena reorganisasi atau sejak jaman kebekelan; 2.
Pamong-pamong yang diberhentikan karena gabungan/pembaruan
Kalurahan; 3. Pamong-pamong yang diberhentikan menurut peraturan
yang selekas mungkin akan diadakan. Sedangkan Tanah Desa yang
digunakan untuk kepentingan umum antar lain berupa pembangunan
jalan-jalan desa, penggembalaan hewan, kuburan umum (pemakaman),
danau-danau, pasar desa, lapangan-lapangan, dll.

47 Kristiyani, Dkk., Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954, Dalam Himpunan Peraturan-
Peraturan Daerah DLL Perihal Tanah, Yogyakarta, 1981:hlm. 21-22, 32.

77