Page 96 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

konsentrasi penggunaannya terfokus pada kepentingan umum
yaitu pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
seperti Kantor, jalan, dll.

b. Tanah jabatan, yaitu tanah yang diberikan kepada aparat/pejabat
desa sebagai gaji atau penghasilan atas pegabdiannya selama
menjabat aparat desa. Tanah ini di Banten disebut dengan istilah
Kejaroan, sawah kalungguhan, lungguh, carik kalungguhan,
sawah bengkok);

c. Tanah-tanah pension, yaitu tanah yang diberikan kepada
aparat desa yang sudah tidak menjabat lagi sebagai aparat desa.
Dibeberapa daerah dikenal dengan sebutan tanah pengarem-
arem (DIY), sawah kehormatan, sawah pension, atau sawah
kalungguhan (Ciamis, Kuningan, Majalengka, dan Cirebon).

d. Tanah Penggembalaan hewan/binatang ternak penduduk/warga;

e. Tanah kuburan atau pemakaman untuk warga desa.
Kemudian berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 1985 tentang Larangan Perubahan Fungsi Tanah Bengkok,
Taman Kota, Kebun Binatang, Dan Lapangan Olah Raga. Pada dictum
Ketiga Instruksi tersebut, memerintahkan agar segera mengusulkan
HPL bagi Instansi yang bertanggungjawab atas tanah bengkok, taman
kota, kebun binatang, dan lapangan olah raga kepada Mendagri.

Instruksi tersebut, kemudian diikuti dengan keluarnya Instruksi
Mendagri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah
Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, maka status tanah
jabatan tersebut seluruhnya diubah menjadi Tanah Kas Desa (TKD).
Instruksi tersebut dimaksudkan agar: a. Tanah Bengkok dan sejenisnya
yang dirubah statusnya menjadi TKD dapat dijadikan sebagai salah
satu sumber pendapan desa. Sedangkan pelaksanaan perubahannya
dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang
bersangkutan. Disamping itu juga dilakukan inventarisasi terhadap
seluruh TKD yang dimiliki desa beserta peruntukannya yang menjadi
sumber pendapatan desa, dan selanjutnya membukukannya dalam

81