Page 100 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 100

Pertanahan Desa sangat diperlukan, agar setiap perbuatan hukum yang
            berkaitan dengan tanah yang ada di wilayahnya selalu dapat dipantau
            melalui catatan yang ada di dalam Buku Administrasi Pertanahan Desa.
            Peranan Kepala Desa  selama ini didentikan dengan dianggap sebagai
                               54
            pejabat yang paling tahu  keadaan  pertanahan diwilayah, sehingga
            dipercaya untuk menerbitkan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan
            Tanah (SKT), menerbitkan Surat Keterangan Waris, men jadi saksi
            dalam pembuatan akta–akta tanah, sebagai anggota Panitia A ataupun
            anggota panitia dalam Ajudikasi, berperan pula sebagai mediasi dalam
            sengketa tanah di tingkat desa; Kedelapan, persoalan yang berkaitan
            dengan pemanfaatan yaitu di satu sisi tanah kas desa yang seharusnya
            dapat memberikan masukan bagi pendapatan desa, akan tetapi secara
            fisik tanah dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi Vertikal
            di daerah, termasuk untuk Kantor dari kesatuan TNI-Polri (Sekolahan,
            Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kantor Polsek, Kantor Koramil), yang
            ternyata tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan desa, dan tidak
            didukung oleh dokumen yang sah (perjanjian) mengenai pemakaian
            tanah tersebut. dLL.
                Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
            pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
            penghapusan,    pemindahtanganan,    penatausahaan,   penilaian,
            pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolan
            tanah kas desa diberlakukan: a. azas fungsional, kepastian hukum,
            keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; b. Disamping
            itu pengelolaan kekayaan desa harus juga berhasilguna dan berdayaguna
            untuk meningkatkan pendapatan desa; c. Mendapatkan persetujuan
            Badan Perwakilan Desa (BPD). d. Biaya dibebankan pada Anggaran
            Pendapatan dan Belanja Desa (APBD); e. Pemanfaatan kekayaan
            desa ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan
            pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.





            54   Djoko Walijatun, Adminidtrasi Pertanahan Desa (dalam) Tanah dan Pertanahan
                Kumpulan Tulisan 2, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan)


                                          85
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105