Page 102 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

d. Tanah-tanah lain yang dikelola oleh Desa. Selanjutnya pada
Pasal 4 dirumuskan mengenai asal usul Tanah Bondo Deso,
dapat berasal dari: a. kekayaan desa yang telah dimiliki pada saat
pembentukan desa yang bersangkutan; b. Pemberian/hibah dari
Pemerintah yang lebih tinggi; c. Pemberian/hibah dari Badan
Hukumm, Perseorangan dan Desa lain; d. Pembelian oleh Desa;
e. Permohonan hak dari Tanah Negara; f. Perolehan hak atas tanah
dengan cara lainnya oleh desa yang sah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008 Pengadaan Tanah Kas
Desa dilakukan oleh suatu Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.

Perlu diperhatikan secara seksama, bahwa meskipun TKD
penngunaanya ditujukan pada pelayanan kepentingan umum
(pemakaman, lapangan, pasar, dll), hal tersebut bukan berarti
pengadaan tanah kas desa dapat mempergunakan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun
2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentinmgan Umum secara
lebih rinci diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor
3 Tahun 2007.
b. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan
bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan
manusia. Sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan
untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik
penggunaan tanahnya. (Pasal 1 butir 3 dan 4 PP Nomor 16 Tahun
2004 tentang Penatagunaan Tanah.) Sedangkan Pada Pasal 1 Butir
16 PMDN No. 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemanfaatan
adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan
bangun serag guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah
status kekayaan desa. Yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan
tanah kas desa tentunya harus merujuk pada Rencana Tata Ruang

87