Page 101 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Di bawah ini akan diuraikan mengenai beberapa bagian dari
pengelolaan, yaitu:
a. Pengadaan Tanah Kas Desa

Berdasarkan Pasal 8 PMDN Nomor 4 Tahun 2007,
pengadaan kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dapat
dilakukan melalui cara: 1) pembelian; 2) sumbangan; 3) bantuan
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota maupun pihak lain; 4) bantuan dari pihak ketiga
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan Surat Mendagri tertanggal 23 Oktober 1994
Nomor 140/3442/PUOD tentang Pengadaan dan Pengelolaan
TKD, dimungkinkan bahwa pengadaan TKD diperoleh pula
dari memanfaatkan tanah Negara, tanah ulayat dan lain-lain
sejenisnya. Disamping itu dimungkinkan pula dari pemberian
hibah atas penyerahan seseorang maupun kelompok masyarakat,
badan hukum atau perusahaan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Sembiring dkk di
55
Provinsi Jawa Barat, diperoleh temuan bahwa pengadaan tanah
kas desa diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yaitu hibah, pembelian
dan pemnafaatan tanah Negara (tanah yang terkena ketentuan
landreform, tanah Negara bekas hak barat (Keppres Nomr 32
Tahun 1979) atau tanah eks partikelir (UU Nomor 1 Tahun
1958) yang telah ditegaskan menjadi tanah Negara.
56
Sebagai bahan perbandingan, di Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun
2004 tentang Pedoman Mutasi Tanah Bondo Deso, pada Pasal 2
disebutkan bahwa Tanah Bondo Deso terdiri dari: a. tanah bengkok
desa yang merupakan penghasilan Perangkat Desa; b. Tanah Kas
Desa; c. Tanah yang dipergunakan untuk bangunan milik desa;

55 Sembiring Julius, dkk., Laporan Penelitian Tanah Kas Desa Di Provinsi Jawa
Barat, Yogyakarta, P3M STPN, 2003.
56 Himpunan Peraturan Pengelolaan Bidang Pertanahan Pemerintah Daerah Dan
Desa Tahun 2004-2005, Purbalingga, Bagian Bina Tata Pemerintahan, Tahun
2004.

86