Page 104 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 104

Kab.  Sleman.  Pinjam Pakai,  adalah penyerahan penggunaan
                kekayaan desa  antar pemerintah Desa (antara Pemerintah
                Desa dengan Pemerintah Desa) dalam jangka waktu tertentu
                tanpa menerima imbalan  dan setelah jangka waktu tersebut
                berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang
                bersangkutan. Pimjam Pakai tanah kasa desa harus terlebih dahulu
                mendapat persetujuan  Badan  Perwakilan  Desa (BPD).  Jangka
                waktu perjanjian pinjam pakai mkasimal selama 7 (tujuh) tahun
                dan dapat diperpanjang. Persoalan muncul dari sisi administrasi
                pertanahan, pada saat selesai pembangunan Pasar Tlagareja, pihak
                Kedua PT. Sarana Yasa Manunggal menawarkan pada pemakai
                Kios/Kavling/Bangunan Pasar dengan “Level” Sertipikat Hak
                Pemakaian dengan jangka waktu 20 tahun, Perjanjian antara
                PT. Sarana Yasa Manunggal dengan Pemakai Kios/Kavling/
                Bangunan dituangkan dalam  bentuk Akta Otentik (Akta
                Notaris). Hak Pemakaian tersebut dapat diperalihkan dengan
                kewajiban untuk mendaftarkan peralihan haknya kepada
                PT. SYM. (Tidak ubahnya seperti Sertipikat Hak Pakai
                yang diterbitkan Kantor Pertanahan), Bagaimana dengan
                pembebanan Hak Tanggungannya?. Kerjasama Pemanfaatan,
                yaitu pendayagunaan kekayan desa oleh pihak lain dalam jangka
                waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan
                pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Bentuknya dituangkan
                dalam  Keputusan  Kepala  Desa.  Kerjasama  pemanfaatan
                dilakukan dengan pertimbangan: 1)  Tidak tersedia atau tidak
                cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
                operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan dea; 2) penetapan
                mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat
                antara Kepala desa dengan BPD; 3) Ditetapkan oleh Kepala
                Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 4) tidak diperbolehkan
                mengadakan /memindahkan tangankan kepada pihak lai; dan 5)
                jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
                Bangun Guna Serah, adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa
                tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/
                atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
                pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah



                                          89
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109