Page 106 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Pinjam Pakai Pasal 11 7 tahun Keputusan Tanpa Imbalan,
Kepala Desa setelah selesai jangka
waktu pinjam pakai,
tanah kembali pada
Pemerintah Desa

Kerjasama Pasal 12 3 tahun Keputusan Mengoptimalkan
Pemanfaatan Kepala Desa dayaguna dan hasil
guna kekayaan desa,
meningkatkan
pendapatan desa
Bangun Pasal 13 20 tahun Peraturan Tidak tersedia dan
Serah Guna Desa atau cukup tersedia
(BSG) dana dalam APBD
untuk memenuhi
biaya operasional/pe-
meliharaan/perbaikan
kekayaan desa.
Bangun Pasal 13 20 tahun Peraturan -sda-
Guna Serah Desa
(BGS)
Dari semua jenis pemanfaatan kekayaan desa tersebut
merupakan penerimaan pendapatan desa dan wajib disetor ke
Rekening Pemerintah Desa.
Sebagai bahan perbandingan regulasi pemanfaatan tanah kas
desa, dapat penulis sajikan analisis terhadap Peraturan Gubernur
DIY Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa
Di Provinsi DIY.
Profil Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Gubernur DIY ini diterbitkan untuk menggantikan
Keputusan Gubernur DIY Nomor 83 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelepasan , Perubahan Peruntukan, Sewa Menyewa
Tanah Kas Desa Di Provinsi DIY. Adapun pertimbangan
penerbitan Peraturan Gubernur DIY tersebut, yaitu: Pertama,
Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu
dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepetingan desa
dengan merujuk PMDN Nomor 4 Tahun 2007; Kedua, Tanah

91