Page 109 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

yang pernah memiliki hak komunal (banda desa dan eks bondo
desa); d) anggota DPRD Komisi A Kab. Banyumas; 6) Kebijakan
Pemda dalam mengatasi Konflik, yaitu menggunakan perangkat
peraturan perundang-undangan (Perda) yang terkait dengan a)
Tata Ruang; b) peralihan asset; c) perubahan atau peralihan status
desa menjadi Kalurahan; d) Pendapatan Desa/Kalurahan
d. Penatausahaan

Terhadap setiap perbuatan hukum Kepala Desa yang
menyangkut pengelolaan/pemanfaatan tanah kas desa tersebut di
atas dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
Camat pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan. Laporan mengenai pengelolaan kekayaan
Desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Desa.

Daftar Pustaka sebagai Rujukan:

Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran Tanah Buku I Pendaftaran
Tanah Secara Sistematik, Badan Pertanahan Nasional, Ja-
karta, 1999
Djoko Walijatun, Adminidtrasi Pertanahan Desa (dalam) Tanah dan
Pertanahan Kumpulan Tulisan 2, Yogyakarta (Tidak di-
publikasikan)

Gunawan Wiradi, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria” da-
lam SMP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua
Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian
Di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta, PT. Garmedia, 1984.

Harian Kompas, Otonomi Tak Ubah Kinerja Pemerintahan Daerah, 28
April 2008
Himawan S. Pambudi dan Gregorius Sahdan, Konflik tanah Dan Kasus
Ruilslag Di Kabupaten Banyumas, Jurnal Pembaruan Desa
dan Agraria Sengketa SDA , Volume III Tahun III/2006,
Pusat Studi Sosiologi Pedesaan IPB Pusat Kajian Agraria

94