Page 113 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 113

dan ketahanan pangan
                Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang
            pangan pada akhir 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan
            pangan rakyat, berupa perbaikan status gisi ibu dan anak pada golongan
            masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga
            golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya
            kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya.

                Program aksi ketahanan pangan salah satunya yaitu pengembangan
            kawasan dan tata ruang pertanian, penataan regulasi untuk menjamin
            kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian
            baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalsasi penggunaan
            [dan/atau pemanfaatan tanah kosong] dan tanah terlantar.





            Pokok Pokok Permasalahan
                Adalah suatu kenyataan program investasi tidak selalu berjalan
            mulus dan lancar. Setelah izin investasi keluar dan izin lokasi disetujui
            oleh  pihak  yang  berwenang, investor mulai melakukan  proses
            pembebasan tanah dari pemegang atau pemilik tanah. Kemudian
            setelah izin lokasi jatuh tempo, berbagai persoalan dihadapi oleh
            investor, yang menyebabkan investasi tidak jadi dilaksanakan, padahal
            tanah yang telah dibebaskan sudah cukup luas, bahkan kemungkinan
            sudah sesuai yang direncanakan.

                Tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut, jika dibiarkan
            terlalu lama, maka akan menjadi tanah kosong yang tidak tergarap,
            sehingga tanah tersebut tidak produktif. Apabila kondisi tersebut
            dibiarkan berlarut-larut, akan merupakan hal yang tidak bermanfaat
            dan menimbulkan  masalah.  Tanah-tanah  tersebut  tentunya  tidak
            memiliki nilai sosial ekonomi dan pada akhirnya tidak sesuai dengan
            semangat Konstitusi Negara khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
            yang menyatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang
            terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk



                                          98
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118