Page 118 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

1. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi akan menjadi wahana untuk
mengurangi beban yang ditanggung pemerintah pusat;
2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak
diwujudkan lebih realistis, lebih mengena dan lebih sesuai
dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga peluang terjadinya
pemborosan, kesia-siaan, dan ketidaktepatan dalam merumuskan
program pembangunan semakin kecil;

3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri, ini berarti bahwa pemerintah
diberi kesempatan untuk dapat menangkap dan merumuskan
aspirasi yang berkembang pada masyarakat setempat;

4. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, berarti membuka
peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam mengontrol jalannya
pemerintahan. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat
untuk semakin peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk
semakin memperhatikan dan mengakomodasi segala kepentingan
masyarakat.
Beberapa keuntungan yang dikemukakan Alexander Abe di atas
sangat mendasar dan masih bersifat umum. Beberapa keuntungan lain
yang bersifat teknis operasional masih cukup banyak, salah satunya
adalah memperpendek rentang kendali dalam pelaksanaan kewenangan
khususnya pelayanan pertanahan di daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan legitimasi
kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sebagian kewenangan
di bidang pertanahan di wilayah masing-masing. Dalam konteks
pertanahan UU Nomor 32 Tahun 2004 masih membutuhkan berbagai
peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksananya agar
dapat diimplementasikan, meskipun undang-undang ini secara tegas
menyebutkan bahwa salah satu kewajiban daerah otonom adalah
pelayanan pertanahan.

103