Page 123 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 123
dana yang tersedia dalam APBD tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk operasionalisasi pelaksanaan kewenangan daerah di
bidang pertanahan. Kondisi-kondisi sebagaimana telah diuraikan
di atas mengakibatkan penanganan dan penyelesaian masalah tanah
adat/hak ulayat hukum adat menjadi terabaikan dan persoalan yang
terkait dengan tanah ulayat semakin meningkat yang menghiasi dalam
berbagai Media Cetak dan Elektonik. Penanganan dan penyelesaian
hak ulayat masyarakat hokum adat bagaikan dipersimpangan jalan,
karena kewenangan secara yuridis berdasarkan PP Nomor 38 Tahun
2007 telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/
Kota, akan tetapi karena beberapa kendala teknis dan keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan
tersebut belum dapat dilaksanakan, sehingga kewenangan tersebut
menjadi tidak tertangani alias “terbengkelai” atau bahkan sama sekali
tidak masuk dalam agenda kegiatan tupoksi Pemerintah Kab/Kota.
Gambar 1: Pola kerja pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan oleh
Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
yang terkait.
108
