Page 126 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

No Norma Standar Prosedur Mekanisme Ketatalaksanaan Kriteria
UU Nomor 5 Tahun 1960 I. Persiapan Penyusunan Kriteria Tanah Kosong Peraturan Bupati ttg
tentang Peraturan Dasar-dasar Kebijakan P dan PMTK
Pokok Agraria Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Identivikasi
Tanah Kosong dengan SK Bupati/Pejabat Yang
UU Nomor 32 Tahun 2004 Ditunjuk yang terdiri dari:
tentang Pemerintahan Daerah SK Bupati ttg Pembentukan
1. Kepala Bidang Tata Guna Tanah DPPD atau Panitia Inventarisasi dan
UU Nomor 26 Tahun 2007 pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua merangkap Identivikasi Tanah Kosong
tentang Penataan Ruang; Anggota;
PP Nomor 16 Tahun 2004 2. Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan Tanah
tentang Penatagunaan Tanah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota;
PP Nomor 38 Tahun 2007 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau
tentang Pembagian Urusan pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota;
Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan 4. Kepala Dinas yang menanganai pertanian/
Daerah Provinsi, Dan tanaman pangan atau Pejabat yang ditunjuk
Pemerintahan Daerah sebagai Anggota;
Kabupaten/Kota.
5. Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagai
PP Momor 41 Tahun 2007 Anggota;
tentang Organisasi Perangkat
Daerah; 6. Lurah/Kepala Desa sebagai Anggota;
PP Nomor 11 Tahun 2010 7. Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
tentang Penertiban dan pada DPPD sebagai Sekretaris.
Pendayagunaan Tanah
Terklantar; Pemberitahuan atau sosialiasasi kepada perorangan
dan/atau badan hukum, dengan cara diumumkan
Peraturan Presiden Nomor baik secara langsung atau tidak langsung melalui Berita Acara Pelaksanaan
15 tahun 2010 tentang media cetak atau elektronik bahwa akan dilaksanakan Pengumuman/Sosialisasi P
Percepatan Penanggulangan inventarisasi dan identivikasi pemanfaatan tanah dan PMTK
Kesmikinan. kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/
semusim dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor Inventarisasi terhadap tanah-tanah kosong yang
3 Tahun 1998 tentang luasnya lebih dari 200 m2 untuk perorangan dan
Pemanfaatan Tanah Kosong 500 M2. Untuk badan hukum. Yang dikuasai dan/
Untuk Tanaman Pangan. atau dipunyai oleh perorangan atau badan hukum
baik yang sudah terbit HPL, hak atas tanahnya (HM,
Keputusan Kepala BPN HGU, HGB, HP), maupun dikuasai berdasarkan
Nomor 2 Tahun 2003 Ijin/SK Pejabat yang berwenang, dll) dan belum
tentang Norma Dan Standar dimohonkan Hak Atas tanahnya sesuai peraturan
Mekanisme Ketatalaksanaan perundangan yang berlaku.
Kewenangan Pemerintah Data tanah-tanah Kosong di
Di Bidang Pertanahan Panitia melakukan identifikasi yang meliputi: seluruh Wilayah Kabupaten.
Yang Dilaksanakan Oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota; a. Subjek (Pemegang HAT);
b. Objek (Tanahnya)
Perda Kabupaten Sleman c. Status Penguasaan dan/atau pemilikan serta
Nomor 8 Tahun 2008 penggunaan Tanah Kosong (HAT/Ijin/SK/)
tentang Urusan Pemerintahan d. Kemampuan Tanahnya oleh Kantah Kab.
Yang Menjadi Kewenangan e. Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pemerintah Kabupaten
Sleman; Menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah
kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan
Perda Nomor 9 Tahun semusim bekerjasama dengan pihak lain (Ketiga) yang
2009 tentang Organisasi dituangkan dalam suatu perjanjian.
Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman
II.Pelaksanaan Menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah Data valit/akurat tentang
untuk usaha tanaman pangan semusim, dengan tanah-tanah kosong.
menguatamakan masyarakat setempat. Daftar Tanah Kosong untuk
Menfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Tanaman Pangan/ semusim
yang telah dite tapkan oleh
pemegang hak atas tanah dengan pihak yang akan Bupati atau Pejabat yang
memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala ditunjuk
Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian
untuk dua musim tanam. Surat perjanjian Pemanfaatan
tanah Kosong.
Menangani permasalahan yang timbul dalam Berita Acara Penyelesaian
pemanfaatan tanah kosong, jika salah satu pihak tidak Masalah Pe manfaatan Ta
memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjiannya.
nah Kosong antara pengga
rap dengan pemilik/peme
Kepala DPPD atau Kepala Bidang Pengawasan
Pemanfaatan Tanah DPPD melaksanakan monitoring gang hak atas tanah atau yang
menguasainnya
dan Evluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah
kosong. Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pemanfaatan tanah
Kepala DPPD Atas Nama Bupati melaporkan Kosong
pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong dan Laporan tertulis Pelaksanaan
penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah Cq. Pemanfaatan dan Penyelesaian
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan
Tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Masalah Tanah Kosong yang
ditandatangani Kepala DPPD
Kepala Dinas terkait (Pertanian Tanaman Pangan, dll.
Atas Nama Bupati
111