Page 129 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 129
Bahkan konsepsi tanah air pada paparan internasional dikenal
konsepsi landas kontinen sehingga keutuhan kekuasaan tanah
dan air merupakan konsepsi filosofik dari bangsa Indonesia terkait
antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam.
Beranjak dari konsep demikan, secara filosofis bangsa
Indonesia memelihara hubungan antara kehidupan perseorangan
dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, keterkaitan antara
kepentingan perseorangan dan kepentingan sosial merupakan
keterkaitan yang berkesinambungan. Hal tersebut dicerminkan
dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 UUD 1945 sebagai
perwujudan sila kelima Pancasila, yakni: Keadilan Sosial bagi
rakyat Indonesia. Bahkan dalam UUPA perwujudan konkret,
terdapat konsepsi filosofis bahwa tanah memiliki fungsi sosial,
sehingga kepemilikan tanah secara perseorangan tidak tak terbatas.
Kalimat “tidak tak terbatas” merupakan pembatasan secara tegas
bahwa hak milik perseorangan berhadapan dengan kepentingan
sosial demi kesejahteraan umum. Demikian juga dengan penataan
kewenangan peratanahan ditujukan pada kesejahteraan sosial yang
berkeadilan baik di tingkat Pusat maupun di daerah
Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami berbagai
dinamika dan tarik ulur yang cukup progresif. Otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, menuntut kreatifitas dan
inisiatif Pemerintah Daerah untuk menggali aspirasi dan potensi
di daerah yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dalam
hal ini termasuk pelaksanaan sebagian kewenangan pertanahan
yang didesentralisasikan. Oleh karena itu pengembangan dan
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah secara nyata dengan
cara mengoptimalkan kewenangan yang dipunyai adalah
merupakan suatu keniscayaan dalam pelaksanaan tugas di bidang
pertanahan ini.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas yang dipahami
dalam kerangka program nasional mengacu kepada kebutuhan
untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan, memodifikasi prosedur kerja dan mekanisme koordinasi,
114
