Page 133 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

bidang tersebut mutlak menjadi kewenangan Pemerintah pusat.
Sedangkan kewenangan di bidang pertanahan tidak termasuk di
dalamnya. Inti persoalannya, seberapa jauh keleluasaan otonomi
daerah dapat diberikan kepada daerah, agar daerah tersebut dapat
berfungsi sebagai ”Daerah Otonom” yang mandiri, berdasarkan
asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu
stabilitas dan keutuhan persatuan/kesatuan bangsa.
Selama ini sejarah pada rejim orde lama sampai orde
baru telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun peraturan
perundang-undangan tentang Pemerintahan yang mencantumkan
kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertanahan masuk
urusan yang didesentralisasikan kepada Daerah Otonom, namun
dekonsentralisasi urusan pemerintahan di bidang pertanahan
itu kepada Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Kepala
Wilayah atau memberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah
melalui medebewind atau tugas pembantuan. Kondisi tersebut
berlangsung sejak UU No. 1 Tahun 1945 sampai dengan UU No.
5 Tahun 1974. Baru kemudian UU No.22 Tahun 1999 yang secara
fundamental melakukan perubahan dengan mendesentralisasikan
urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagai kewenangan
wajib bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya
diikuti oleh UU No.32 Tahun 2004 sampai sekarang. Dengan
demikian, kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan, tidak
termasuk yang dikecualikan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5
Tahun 1960), bahwa seluruh bumi, air dan angkasa, termasuk
kekayaan yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” (Pasal 1 ayat
(2) UU No.5 Tahun 1960). Selanjutnya ditegaskan, bahwa atas
dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal (1) ”bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara,

118